BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta bencana hidrometeorologi selama periode rawan bencana.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Aktivasi Pos Komando serta Pos Lapangan yang digelar di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengenai penetapan status siaga darurat untuk bencana karhutla dan kekeringan di wilayah Tanah Bumbu.
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati yang mewakili Bupati. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pentingnya memperkuat kesiapan seluruh unsur terkait, terutama menghadapi meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau.
Pemerintah daerah menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah kejadian berlangsung. Upaya pencegahan, mitigasi, pemantauan kondisi wilayah, serta kecepatan dalam merespons situasi darurat menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan sejak awal.
“Bapak Bupati Andi Rudi Latif menginstruksikan agar seluruh instansi, TNI-Polri, Forkopimda, serta perusahaan swasta memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Yulian Herawati.
Menurutnya, pencegahan perlu menjadi prioritas bersama agar potensi dampak karhutla dan kekeringan dapat diminimalkan.
Koordinasi tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, hingga perusahaan swasta yang menjalankan aktivitas di Kabupaten Tanah Bumbu.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena penanganan bencana membutuhkan dukungan personel, peralatan, informasi, serta respons yang terintegrasi.
Dalam pertemuan itu, peserta juga membahas teknis pengoperasian Pos Komando dan Pos Lapangan. Selain itu, dibahas pembagian peran masing-masing instansi, pola pelaporan kejadian, serta penguatan mitigasi untuk mempercepat tindakan apabila kondisi darurat terjadi.
Penetapan status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk personel serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Pemkab Tanah Bumbu berharap koordinasi yang semakin kuat dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan bencana. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, instansi terkait, dan sektor swasta diharapkan mampu memperkuat ketahanan Tanah Bumbu dalam menghadapi karhutla, kekeringan, dan berbagai ancaman bencana hidrometeorologi.
