BATULICIN – Penguatan sistem pengawasan dan transparansi birokrasi menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mencegah praktik korupsi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (27/10/2025).
Forum koordinasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi KPK dalam membangun sinergi dengan lembaga pemerintahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tugas koordinasi KPK dengan instansi berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam kesempatan itu, Andi Rudi Latif menyampaikan penghargaan kepada jajaran KPK atas pendampingan dan perhatian terhadap upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun birokrasi yang berintegritas sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menilai pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pengawasan semata. Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses evaluasi.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Tanah Bumbu terus mendorong peningkatan capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen pemantauan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, pembenahan juga diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah turut menaruh perhatian terhadap penataan aset milik daerah serta peningkatan fungsi pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat.
Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam agenda pencegahan korupsi. Aparatur pemerintah didorong untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun kebiasaan kerja yang mengutamakan tanggung jawab serta keterbukaan.
Andi Rudi Latif juga menekankan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dinilai penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara transparan dan memberikan manfaat luas.
Melalui pertemuan bersama KPK tersebut, pemerintah daerah berharap memperoleh arahan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar mempercepat pembenahan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati pun mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 3.3 KPK, Maruli Tua, beserta jajaran. Hadir pula Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Penindakan 3.6 KPK, Agus Kurniawan, bersama tim.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, hadir Wakil Bupati H. Bahsanuddin, S.Sos., MAP., Ketua DPRD Andrean Atma Maulani, SH., SE., MH., Wakil Ketua I DPRD H. Hasanudin, S.Ag., MA., serta Wakil Ketua II DPRD H. Sya’bani Rasul, SE., MH., bersama jajaran Badan Anggaran DPRD.
Turut mengikuti kegiatan tersebut Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen, SH., M.Si., para asisten, serta kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan semakin mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.

